PANSUS DPRD TINDAKLANJUTI TUNTUTAN PETANI

Image

TAMBAKSARI, ( KP).- Menindaklanjuti aksi demo dari masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan ( SPP) Senin ( 11/3) lalu, anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari berbagi Fraksi yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus) mengunjungi masyarakat petani pengarap lahan di wilayah Gunung Bitung Kecamatan Tambaksari, Kamis (14/3).
Dalam kunjungan yang ber­tempat di Dusun Pasisian Rt 10 Rw 11 Desa Kaso , selain diha­diri oleh ratusan warag pengarap lahan Gunung Bitiung juga dihadiri ketua BPN Ci­amis, Bape­da, Dishutbun, Per­hutani, Kas­dim 0613 Ciamis, dan Kabag OP Polres Ciamis.
Menurut salah seorang perwakilan dari petani Gunung Bi­tung, Angga Nugraha, luas area lahan Gunung Bitung yang se­karang sudah digarap oleh war­ga itu ada 146 hektar dengan jum­­lah penggarap sebanyak 2.730 orang dari empat desa yang ada di wilayah Kecamatan Tambaksari, yakni, petani dari Desa Kaso, Sukasari, Mekarsari dan dari Desa Kadupandak.
Lahan tersebut sejak HGU da­ri perusahan yang menggarap lahan itu habis sudah terlantar sejak 15 tahun yang lalu.
Melihat ada lahan dibiarkan kosong warga memanfatkanya menjadi gamblung dengan ditanami jagung, singkong dan ta­naman pohon kayu keras lainnya dengan masksud untuk me­nahan longsor.
Terkait dengan itu, para peta­ni penggarapa lahan ingin mem­punyai legalitas yang jelas, supaya tidak ada orang yang mengitimidasi dengan dalih akan memperjuangkan. 
“Kami berharap tim Pansus segera membuktikan keinginan para petani jangan sampai kami harus datangi lagi ke kabupaten, “ jelasnya.
Menanggapi harapan petani tersebut, Ketua Pansus DPRD Ci­­amis, Syarif Sutarsa akan te­rus memperjuangkan agar peta­ni penggarap mendapatkan legalitas. 
Untuk itu, tahap awal pihak­nya mendatangi para petani di Gunung Bitung. Kunjungan dilakukan untuk mengecek langsung apakah lahan tersebut benar sudah digarap petani atau belum atau ada kepentingan lain yang sengaja ingin menguasai lahan tersebut. 
“Dari hasi pertemuan ini akan kami bawan untuk dijadikan acuan dalam rapat pansus,” jelasnya.
Ia juga ingin melihat dasar hukumnya, jangan sampai penertiban lahan garapan menimbulkan masalalah. 
“Petani penggarap minimal mendapatkan semacam SK supaya tenang saat mengarap. La­han nantinya juga bisa diturunkan juga kepada ahli warisnya. E-42 ****

 

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s