DOB SEMAKIN MATANG

Image

Pangandaran,-Rencana operasional pemerintahan Kab. Pangandaran lebih dimatangkan. Kelompok Kerja (Pokja) dari Pemda Ciamis untuk Kab. Pangandaran, turun ke lapangan sekaligus men­diskusikan lokasi kantor sejumlah SOPD Kab. Pangandaran, Rabu malam (20/3).

 

Pokja yang terdiri dari sub bagian pemerintahan, administrasi umum, sarana dan prasarana, keuangan, dan aset daerah. Anggota Pokja yang mengikuti pematangan operasional Kab. Pangandaran di Hotel Sandaan, Pangandaran terdiri dari para Kasi, Kabid, Kadis sejumlah SOPD Kab. Ciamis.

 

Sekda Ciamis, H. Herdiat, kepada wartawan mengatakan, hasil tinjauan lapangan anggota Pokja dinyatakan, bangunan yang akan digunakan kantor perangkat daerah Kab. Pangan­daran tidak ada masalah. Selain tempatnya cukup memadai, kata Sekda, bangunannya juga sudah dilengkapi dengan ja­ringan listrik dan telefon.

 

“Untuk perkantoran sejumlah perangkat daerah dan penjabat Bupati Kab. Pangandaran tidak ada masalah. Bangunan­nya cukup memadai, karena umumnya sudah dilengkapi dengan jaringan listrik dan telefon,” kata Herdiat.

 

Dijelaskan Sekda, salah satu kantor untuk Dinas Kesehatan yaitu akan menggunakan mess Puskesmas Pangandaran. Di­tam­bahkan dia, kantor untuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Jln. Kidang Pananjung, serta Dinas Kepen­dudukan dan Pencatatan Sipil akan menggunakan mess Disbud­par.

 

 

 

4515 PNS Dilimpahkan

 

Ditambahkan Herdiat, selain rencana kantor pihaknya juga sudah mengajukan pegawai Kab Ciamis, kepada Gubernur Jabar untuk ditempatkan di Pangandaran. Jumlah pegawai yang akan ditempatkan di Kab. Pangandaran sebanyak 4.037, dan 478 orang pejabat eselon II, III dan IV.

 

“Untuk melayani masyarakat dalam berbagai bidang, kami sudah mengajukan sebanyak 4.037 kepada Gubernur Jabar untuk ditempatkan di Pangan­daran. Sedangkan pejabat eselon II, III dan IV yang akan dipindah ke Pangandaran sebanyak 478 orang,” kata Herdiat.

 

Ditambahkan Herdiat, hal yang menjadi pembahasan dirinya dengan Pokja yaitu me­nyangkut hibah dana operasional untuk Kab. Pangandaran. Dikatakan Herdiat, pembahasan keuangan dilakukan alot, sehingga akan dilanjutkan di Ciamis.

 

Seperti diberitakan beberapa waktu lalu terkait aparatur dan rencana lokasi perkantoran, Ketua Presi­dium Pemben­tukkan Kab. Pangan­daran, H. Supratman menjelaskan dalam menjalankan roda pemerintahan, penjabat Bupati Pangandaran tentu memerlukan para pegawai lain. Seperti para staf di Pemda Kab. Pa­ngandaran dan juga pejabat di dinas-dinas.

 

“Sama saja bohong, jika penjabat Bupati Pangandaran dilantik, namun perangkat daerahnya tidak segera dilantik, maka pemerintahan belum bisa berjalan. Setidaknya, Bupati Pangandaran memerlukan beberapa orang staf pegawai di lingkungan Kab. Pangandaran,” kata Supratman.

 

Ditambahkan Supratman, kantor kerja Bupati yang sedianya akan menggunakan kantor Kec. Parigi, tampaknya sekarang ini tidak bisa, karena bangunannya belum direnovasi. Sebelum perbaikan kantor Kec. Parigi selesai, maka kantor kerja Bupati akan menggunakan kantor Desa Karangbenda.

 

“Jika pemerintahan akan operasional dalam kurun waktu ini, kantor kerja penjabat Bu­pati tidak bisa menggunakan kantor Kec. Parigi, karena perlu perbaikan. Makanya untuk sementara, kantor kerja Bupati akan menggunakan kantor De­sa Karangbenda. sekitar 1 km dari kantor Kec. Parigi,” papar Supratman.

 

Supratman menambahkan, karena kantor Kec. Parigi

 

rencana akan direnovasi dan selanjutnya akan digunakan untuk kantor penjabat Bupati, maka para pegawai Kecamatan Parigi akan dipindah ke bekas gedung kamantren di Desa Citaratu. Letaknya papar Supratman, dekat dengan calon ibukota Kab. Pangandaran di bilangan Cilempay.

 

“Untuk kepentingan operasonal pemerintah Kab. Pangan­daran para pegawai Kec. Parigi akan menggunakan bangunan bekas kamantren di Cintaratu. Kepada masyarakat Kec. Parigi yang membutuhkan pelayanan, maka nantinya harus pergi ke gedung kamantren di Desa Citaratu,” papar Supratman.

 

Sementara itu, kantor kerja DPRD Kab. Pangandaran, meski belum mendesak direncanakan akan menggunakan Stasiun Agrobisnis (STA) Parigi.

 

Pansus DOB Pangandaran Tolak Peresmian di Jakarta

 

Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan evaluasi terakhir persiapan peresmian Daerah otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran. Direncanakan peresmian dan pelantikan bakal berlangsung pada tanggal 18 April 2013 di Jakarta.

 

“Evaluasi terakhir ini kami harap dapat meminimalisir kemungkinan adanya kekurangan. Ibaratnya melahirkan anak, sebagai orang tua tentunya berharap anaknya lahir sempurna. Jangan sampai ada cacat, jangan sampai kakinya tidak lengkap, jangan sampai organ dalamnya tidak lengkap. Jadi semuanya sempurna,” ungkap Asisten Daerah (Asda) 2 Ekonimi dan Pembangunan Pemkab. CIamis Soekiman, sesaat sebelum menutup kegiatan Konferensi Perwakilan PWI Ciamis, Kamis (21/3/13)

 

Dia mengatakan pelaksanaan evaluasi persiapan peresmian pemekaran dilakukan serius. Soekiman mengatakan bahwa Kabupaten Ciamis sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam pemekaran wilayah, yakni saat lepasnya Kota Banjar. Pada saat berpisah dari induknya, Kota Banjar masih berstatus sebagai kota administratif. Sedangkan pemekaran DOB Kabupaten Pangandaran berasal dari 10 kecamatan yang terdapat di wilayah Ciamis selatan.

 

“Pemisahan Kotatif Banjar memang lebih mudah, setidaknya dari sisi ukuran relatif kecil. Berbeda dengan sepuluh kecamatan yang masuk DOB Pangandaran. Yang dulu seirus, kali ini lebih seirus lagi, karena persoalannya juga lebih komplkes. Kami berupaya memberikan yang terbaik untuk DOB Pangandaran,” ujarnya.

 

Terpisah Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ciamis yang bertugas mengawal percepatan peresmian Kabupaten Pangandaran dan pelantikan pejabat bupati, Iwan Ridwan mengatakan pada prinsipnya Pansus menolak rencana pemerintah pusat yang bakal meresmikan sekaligus melantik bupati DOB Kabupaten Pangandaran dilaksanakan di Jakarta. Kegiatan di Jakarta itu dilakukan bersamaan dengan 17 DOB lainnya pada tanggal 18 Arpil 2013.

 

“Kami berupaya agar peresmian tetap berlangsung di Pangandaran, silakan apabila pelantikan di Jakarta Masyarakat tentu sangat berharap peresmian dilaksanakan di daerah sendiri. Apalagi hal tersebut merupakan momentum sangat penting bagi kelahiran Kabupaten Pangandaran,” tutur Iwan.

 

Dia mengatakan pemerintah pusat seharusnya memerhatikan aspirasi masyarakat DOB Kabupaten Pangandaran, yang lepas dari induknya yakni Kabupaten Ciamis. Sesuai dengan UU peresmian dan pelantikan paling lambat sembilan bulan setelah UU Pembentukan Kabupaten Pangandaran dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

“Apabila dihitung, maka paling alama adalah sebelum 17 Agustus 2013, karena UUnya dicantumkan dalam LNRI pada 17 November 2012. Biar saja DOB lain serentak, untuk Kabupaten Pangandaran tidak dilakukan bersamaan, yang penting peresmiannya di Pangandaran,” ujarnya.)Ab@h

 

Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s